PURWAKARTAPOST.CO.ID – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purwakarta meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Bandung.

Prosesi penyerahan piagam Predikat WTP tersebut dilakukan di sela kegiatan Sharing Pendistribusian ZIS dengan UPZ Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta dengan tema Baznas dan UPZ Amanah Akuntabel yang digelar di Aula Gedung Dakwah, Selasa (31/7/2018).

Ketua Baznas Purwakarta H Saparudin S.Fil.I mengatakan, raihan ini adalah yang pertama kali bagi Baznas Purwakarta dan merupakan wujud komitmen Baznas dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Baznas berkomitmen menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Terlebih Baznas ditugaskan untuk mengelola dana umat sesuai amanah Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat,” ujarnya.

Dengan predikat WTP tersebut, pihaknya berharap masyarakat semakin mempercayakan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Baznas Kabupaten Purwakarta.

“Insya Allah amanah ini akan membuat masyarakat semakin yakin akan transparansi dan keterbukaan Baznas. Sehingga diharapkan akan semakin banyak muzakki yang menyalurkan ZIS-nya kepada kami dam semakin banyak mustahik yang menerima manfaatnya,” ucapnya.

Sementara itu, Auditor Kantor Akuntan Publik Bandung Chris Hermawan menyebutkan, kriteria penilaian di antaranya hal-hal yang sifatnya materiil.

“Predikat WTP ini adalah hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi. Di mana semua transaksi dibukukan dan dilaporkan dengan baik sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan Sistem Informasi Badan Amil Zakat,” ujar dia.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Dewan Syariah Baznas Purwakarta DR KH Abun Bunyamin MA mengatakan, predikat WTP ini artinya amanah.

“Baznas menjalankan fungsi akuntansinya dengan baik dan penuh amanah. Itulah yang diharapkan masyarakat,” kata KH Abun.

Setelah meraih predikat WTP ini, sambungnya, sekarang Baznas Kabupaten Purwakarta tinggal gayung bersambut.

“Masyarakat sudah mulai sadar, tinggal dukungan penuh dari pemerintah daerah,” ujarnya.

KH Abun menegaskan, Baznas tak bisa berdiri sendiri tanpa ada keterlibatan pemerintah daerah.

“Keppres terkait adanya satu kebijakan bahwa ASN dipotong gajinya 2,5 persen bagi yang sudah memenuhi nisab. Bila itu keluar, daerah tinggal memperkuat. Terlebih bila ada perdanya,” ucapnya.

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *